GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Banyaknya masalah di kalangan pekerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat mendorong Federasi Serikat Pekerja Garut (FSPG) untuk melakukan audiensi ke gedung DPRD Garut Komisi D, dalam audiensi tersebut, sejumlah pekerja menuntut realisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut mengenai hasil uji petik dari pekerja dengan temuan, adanya perjanjian kerjasama yang tidak sesuai dengan kaidah hukum ketenaga kerjaan, status kepegawaian yang tidak jelas, intimidasi perusahaan kepada pekerja yang terjadi di Kabupaten Garut, waktu kerja dan waktu istirahat yang tidak sesuai, jaminan sosial kesehatan atau ketenagakerjaan yang baru dilaksanakan sebagian perusahaan.
“Hari ini kami melakukan audiensi ke gedung DPRD Garut, dengan harapan bisa bertemu langsung dengan para pemangku kebijakan di Kabupaten Garut, khususnya di bidang ketenagakerjaan, namun hari ini yang bersangkutan belum hadir, kami kecewa atas ini dan kami berencana akan melakukan audiensi lanjutan,” ujar Indra Kurniawan S.H Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Garut (FSPG) usai audiensi kepada kabarnusantara.id Jumat (07/08/20) pagi.
Selain itu Indra menyebut dalam menyelesaikan permasalahan pekerja di Kabupaten Garut ini memerlukan keseriusan dan komitmen dari pemerintah, pasalnya regulasinya sudah jelas, namun perlu tindakan kongkret dari pemerintah untuk melindungi hak pekerja dan meningkatkan kesejahtraannya.
“Intinya pemerintahnya harus serius dalam menyelesaikan permaslahan yang ada di pekerja, bahkan kami juga sudah mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) khusus ketenagakerjaan, kami juga sudah membuat rancangan PERDA agar sesuai dengan kondisi pekerja di Kabupaten Garut,” Jelasnya.
Saat dikonfirmasi terpisah Ketua Komisi IV Anggota DPRD Kabupaten Garut H. Ade Rizal dari Fraksi Partai Gerindra usai menerima audiensi mengungkapkan rasa kecewa atas ketidak hadirnya para pihak yang di undang untuk audiensi bersama FSPG, sehingga menurut Ade akan dijadwal ulang.
“Terus terang saja saya sangat menyesalkan, karena yang diundang tidak semua hadir, padahal kami sudah melayangkan surat dua hari kebelakang, dimana temen-temen buruh ini menginginkan kehadiran dari kepolisian, dari pengawasan, perwakilan dari Bupati, akhirnya temen-temen disini meminta pertemuan lanjutan, berbagai hal yang disampaikan FSPG ini kan segera kami tindak lanjuti dalam rapat internal di komisi IV semoga ada solusi terbaik bagi Kabupaten Garut,” pungkas Ade.
Reporter : Evan SR
Editor : Slamet Timur
