KABARNUSANTARA.ID – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan 18 anggota DPR terpapar Covid-19. Namun, jumlah itu merupakan angka minimal karena adanya anggota DPR yang menyampaikan secara pribadi tetapi tidak ingin dipublikasikan.

“18 anggota pun itu jumlah minimal. Karena ada juga anggota-anggota yang menyampaikan secara pribadi ke saya langsung, positif swab, tapi tidak mau diinformasikan. Itu tidak termasuk,” ungkap Indra di Gedung DPR, pada Rabu (7/10).

Indra juga mengungkap total 22 orang dari tenaga ahli, staf ahli, pegawai DPR hingga cleaning service positif Covid-19. Sehingga jumlah total anggota DPR dengan para staf dan pegawai yang positif Covid-19 sebanyak 40 orang. Hal ini merupakan hasil dari tracing yang dilakukan oleh DPR.

“Jadi ini yang disebut 18 dan 40 dengan seluruh tenaga ahli, staf ahli dan pegawai serta cleaning service ini jumlah yang kami bisa tracing secara terbuka,” kata Indra.

Dia memastikan seluruh anggota yang terpapar Covid-19 tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Semuanya masih dalam proses karantina mandiri.

Indra mengatakan, tempat tertularnya anggota dan pegawai DPR ini beragam. tidak diketahui dari klaster mana mereka tertular. Pihaknya masih melakukan pendataan terhadap anggota yang terpapar Covid-19.

“Kalau anggota kita enggak tahu klaster dimana atau ini ya kenanya tapi itu kan kita data nanti kita data supaya kita tahu ya. Ada anggota yang juga tidak mau didata dia menyebut itu tapi tidak mau,” katanya.

Kendati dalam kondisi demikian, DPR tidak akan melakukan lockdown. Hanya akan melakukan sterilisasi, hingga pemberlakukan work from home bagi pegawai. DPR juga akan membatasi akses masuk bagi yang tidak berkepentingan.
Indra menjelaskan, tidak bisa gedung DPR ditutup begitu saja hanya karena ada anggota yang tertular Covid-19. Sebab, DPR masih perlu memutuskan anggaran kementerian/lembaga sehingga masih akan ada kegiatan dari Badan Anggaran DPR.

“Ini saya perjelaskan, kaitan ditutup itu harus kontekstual teman-teman harus pahami ya ada yang namanya siklus anggaran. Siklus anggaran ini memutuskan anggaran seluruh kementerian lembaga seluruh Indonesia. Maka kalau mau mengikuti siklus anggaran sebenarnya, anggaran itu diketok bulan Oktober, tapi kemarin dipercepat,” kata Indra.

Menurutnya, ada mekanisme dalam persidangan yang harus diputuskan sehingga kantor DPR tidak bisa dikosongkan. Kemudian ada juga kegiatan badan anggaran yang tidak bisa ditunda.

“Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diputus kemudian harus dikosongkan kantor. ada mekanisme-mekanisme persidangan yang harus segera diputuskan. Makanya ada beberapa kegiatan-kegiatan banggar yang dipercepat juga,” jelasnya.

“Itu bagian dari untuk memutuskan fungsi anggaran DPR. Jadi gak bisa kalau karena pertimbangan tertentu kemudian kantor harus dikosongkan itu pertimbangannya,” sambungnya.

Sumber lain : merdeka.com