GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Adanya ancaman bencana tsunami setinggi 20 meter di Pantai Selatan Jawa hasil kajian dari perguruan tinggi yang dibenarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dipandang perlu disikapi dengan upaya mitigasi bencana.
Kelompok Kajian Masyarakat Peduli Bencana, melakukan kajian mitigasi bencana tsunami di pantai selatan Garut. Dari hasil kajian tersebut, beberapa rekomendasi pun dihasilkan sebagai langkah bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mitigasi bencana tsunami di pantai Selatan Garut.
Yudi Indratno, Koordinator Kelompok Kajian Masyarakat Peduli Bencana menyampaikan, ada tiga rekomendasi yang harus pemerintah daerah lakukan dalam upaya mitigasi bencana yang pertama melakukan rencana tindak kontijensi tsunami, mengidentifikasi rencana tempat evakuasi dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat terdampak di tujuh kecamatan di sepanjang pantai Selatan Garut.
“Tiga rekomendasi ini harus segera dilakukan. Karena, sampai sekarang belum ada pihak yang bisa memperkirakan kapan tsunami ini terjadi,” katanya saat ditemui, Selasa (29/09/2020) di Kedai Kopituin usai melakukan kajian bersama Kelompok Kajian Masyarakat Peduli Bencana.
Yudi memaparkan, rencana tindak kontijensi tsunami menjadi bagian dari rencana mitigasi paling penting. Karena, tindak kontijensi mengatur tentang kebijakan dan strategi mitigasi, perencanaan sektoral hingga rencana tindaklanjut.
Rencana tindak kontijensi ini, menurut Yudi nantinya harus disepakati oleh stakeholder terkait yang telah diidentifikasi akan mengambil peran dalam upaya mitigasi tsunami. Semua stakeholder pun, sudah mendapatkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rencana kontijensi karena telah disusun dalam perencanaan sektoral dan tindaklanjutnya.
“Rencana kontijensi ini bersifat detail, kebijakannya seperti apa, strategi pelaksanaannya bagaimana hingga tupoksi masing-masing stakeholder dan tindaklanjutnya semua tersusun. Lalu, ini disepakati semua pihak dan ditandatangani bersama sebagai bentuk kesepakatan,” katanya.
Sementara terkait identifikasi rencana tempat evakuasi, menurut Yudi, secara teknis pemerintah daerah harus sudah mulai melakukan identifikasi rencana tempat evakuasi dengan scenario berlapis. Pihaknya pun melihat, minimal ada tiga titik evakuasi yang disiapkan pemerintah dengan pola 247.
“Ada titik evakuasi 2 kilometer dari bibir pantai, 4 kilometer dan 7 kilometer, disesuaikan dengan kontur tanah. Karena, ada daerah pemukiman di dekat pantai yang dekat dengan daerah perbukitan, ada juga yang jauh dari perbukitan,” katanya.
Menurut Yudi, kelompok kajiannya telah melakukan kajian awal terkait titik evakuasi melalui peta kontur tanah di sepanjang garis pantai Garut Selatan. Tiap-tiap daerah, memiliki karakteristik yang berbeda. Karenanya, perlu juga kajian lapangan untuk melihat langsung kondisi di sepanjang pantai Selatan Garut, terutama daerah yang padat penduduk.
Selain dua langkah diatas, rekomendasi lainnya adalah soal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Poin pentingnya, sosialisasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat, hingga saat ini tidak ada yang bisa memastikan waktu terjadinya tsunami.
Agar berkelanjutan, sosialisasi dan edukasi haruslah menjadi program pemerintah yang berkelanjutan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama yang dipandang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. (*)
Editor : AMK
