GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca, SE, menyatakan setuju dengan akan segera dilaksanakannya belajar tatap muka pada Januari mendatang, seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim
Nadiem menyebut, kebijakan ini berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.
“Bagi kami, bukan Januari, atau Desembernya. Tapi yang terpenting harus lebih mengedepankan protokol kesehatannya. Kalau mau belajar tatap muka, jangankan Januari, Desember pun saya setuju,” tegas Ade, Ahad (22/11/2020).
Karenanya lanjut Ade, pihak sekolah harus lebih memprioritaskan sarana protokol kesehatan (Prokes)nya lebih dahulu sebelum pelaksanaan belajar tatap muka nanti.
” Seluruh aturan protokol kesehatan yang mengatur pelaksanaan belajar tatap muka harus dijalankan. Misalnya, sekolah menyediakan masker, menyediakan alat cuci tangan lengkap, atau hand sanitizer, termasuk jarak tempat duduk antar murid juga harus diperhatikan,” Imbuhnya.
Ade yang merupakan putra daerah Garut Selatan, mengungkapkan, pada kegiatan reses bulan ini, pihaknya mengunjungi sekolah SMA/ SMK yang ada di Garut Selatan, sambil menyerahkan bantuan masker.
” Ternyata semua siswa sudah rindu ingin segera sekolah, atau belajar tatap muka. Dan ternyata belajar secara Daring, atau virtual itu banyak efek negatifnya. Menurut para guru dan kepala sekolah di sana, ada siswa-siswi yang sudah menikah,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Selain itu, kata Ade, karena terlalu lama tidak sekolah, banyak anak didik yang karakternya berubah, misalnya dari penampilan mereka ada diantaranya yang rambutnya dicat warna warni.
” Saya ingin sampaikan, Pemkab Garut harus segera merespon perintah Mendikbud itu. Karena kalau tidak ada kepastian (belajar tatap muka) kasihan anak-anak ini mau dibawa kemana,” Ujarnya.
Sambungnya, mengenai teknis pelaksanaan belajar tatap muka sendiri, tetkait katagori zona menyangkut perkembangan Covid 19, itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemda Garut. (Asep Sudrajat).
