Anggota Komisi 5 Apresiasi Terbongkarnya Kasus Kawin Kontrak

  • Whatsapp

GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di wilayah wisata Puncak, Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Terbongkarnya praktik ini, sontak mendapat perhatian dan sorotan dari publik termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil.

Bacaan Lainnya

Melalui akun Instagram @ridwankamil,  Ia, mengatakan bahwa pengungkapan kasus prostitusi yang berkedok modus kawin kontrak dengan wisatawan Timur Tengah di wilayah Puncak Bogor, yang sempat menjadi isu internasional itu, sudah dilakukan jauh-jauh hari hingga pada akhirnya berhasil di bongkar.

https://www.instagram.com/p/B8jOq-IHg8q/?igshid=1pp22dmr6nq9f

Seperti dilansir indozone.id, Ridwan mengatakan, sangat mendukung penuh kepolisian dan instansi terkait untuk memberantas praktik prostitusi tersebut.

Sehingga, program dan tujuan untuk membangun Jawa Barat bisa tercapai.

Anggota Komisi 5 DPRD Jawabarat, Ade Kaca, mengapresiasi pengungkapan kasus praktek haram oleh jajaran kepolisian tersebut.

“Terima kasih utuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah membongkar praktek kawin kontrak dengan dalih kawin siri, atau apa pun itu namanya, karena ada norma yang dilanggar,” kata Ade Kaca, melalui telephone genggamnya, Selasa (118/02/2020).

Khususnya kepada Gubernur Ridwan Kamil, Ade menyampaikan apresiasi yang tinggi, karena Ade menilai gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, sangat perhatian terhadap persoalan apapunnyang ada di wilayahnya.

“Juga terima kasih kepada Pak Gubernur Jawa Barat yang sudah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Artinya beliau begitu respon terhadap persoalan sosial, hal sekecil apa pun tidak bisa lepas dari perhatian Beliau. Itulah sejatinya pemimpin yang di harapkan rakyat,” ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu, sangat menyayangkan adanya praktik kawin kontrak, atau istalah barunya “wisata seks” itu.

Ia menilai ada kesan pembiaran dari Pemkab Bogor, karena permasalahan itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.

“Ada kesan pemerintah kabupaten Bogor tutup mata. Dengan terbongkarnya kasus ini, semoga semua pihak bisa mengambil hikmahnya, serta menjadi pembelajaran untuk tidak terulang kembali,” imbuhnya.

“Mari kita sama sama bersinergi secara utuh untuk semua pemangku jebijakan, dari pusat dan pemeritah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk sama sama berkomitmen,” tegasnya.

Selanjutnya kata anggota dewan dari Dapil Garut ini, komisinya berencana meninjau secara langsung dan meminta informasi dari Dinas Sosial , dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat, mengenai hal itu. (*)

Reporter : Jay
Editor : AMK

Pos terkait