JAKARTA, KABARNUSANTARA.ID – Program Vaksinasi Gotong Royong yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk tahap awal akan melibatkan PT Bio Farma (Persero) sebagai importir tunggal vaksin Covid-19 di Tanah Air.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan Bio Farma akan dilibatkan dalam pengadaan vaksin untuk program tersebut apabila perusahaan swasta belum diizinkan untuk mengimpor secara langsung.

“Ada dua skema untuk program Vaksinasi Gotong Royong, yang pertama akan bekerjasama dengan BUMN dulu, Bio Farma dalam hal ini. Nantinya, jika [swasta] diizinkan impor langsung itu next step-nya,” katanya kepada Bisnis pada Kamis (11/2/2021) yang dilansir dari Bisnis.com.

Rosan memperkirakan kebijakan mengenai pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong kemungkinan akan selesai pada pekan ketiga Februari 2021. Apabila tak ada halangan, program tersebut bisa dimulai paling tidak pada Maret 2021 sembari menanti selesainya pendataan yang dilakukan oleh Kadin.

Sementara itu, Juru bicara pemerintah untuk program Vaksinasi Nasional dan Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto enggan berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Dia hanya menegaskan pihaknya masih menanti regulasi terkait dari pemerintah.

“Kami masih menunggu regulasinya dulu,” katanya kepada Bisnis. Namun yang jelas, Bio Farma telah menyiapkan sistem khusus untuk mendukung proses distribusi vaksin, baik vaksin untuk kebutuhan program vaksinasi pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja.

Bambang menyebut pihaknya telah menyiapkan sistem pelacakan berbasis internet untuk segala (Internet of Things/IoT) yang bernama Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV).

Sistem tersebut dapat melacak keberadaan vaksin hingga mutunya menggunakan barcode di kemasan, baik vial maupun dusnya.

“Sistem yang sedang dikembangkan saat ini sudah mulai diterapkan untuk distribusi vaksin program pemerintah dan akan kita terapkan juga untuk distribusi vaksin gotong royong,” tutupnya.

Sebagai catatan, program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah telah dimulai sejak Januari 2021. Tahapan awal ditujukan kepada sekitar 1,5 juta tenaga kesehatan di Indonesia.

Setelah tahap ini selesai, vaksinasi akan dilanjutkan kepada TNI, Polri hingga pegawai di instansi publik dan dilanjutkan kepada masyarakat umum.