GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Melihat perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menimpa Harun Masiku kepada Komisioner KPU Nonaktif Wahyu Setiawan, menimbulkan reaksi baru dari kalangan masyarakat Garut. Reaksi tersebut terjadi, buntut dari Oprasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK baru-baru ini.

Ketua Umum BPC HIPMI Garut Arafat El Jihad meminta KPK untuk memeriksa perkara yang menimpa Ervin Luthfi sebagai caleg DPR RI terpilih dari Partai Gerindra Dapil XI Jabar yang digantikan Mulan Jameela yang ada di posisi ke lima di bawah Fahrul Razi Edwar, pencoretan keduanya dinilai tidak jelas sampai saat ini.

“Melihat apa yang terjadi pada partai PDI, kami menduga hal tersebut juga bisa terjadi di Partai Gerindra yang mengganti Ervin Luthfi sebagai caleg terpilih, oleh Mulan Jameela yang saat ini sudah dilantik dan duduk di kursi DPR,” ungkap Arafat kepada wartawan, Kamis (16/01/20) sore.

Menurut ia banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses pergantian Ervin Luthfi oleh Mulan Jameela din senayan, mulai dari pemberhentian secara tiba-tiba, hingga pengurus DPP Gerindra enggan memberikan alasan tasa pemberhentian tersebut, padahal Ervin Luthfi saat itu sudah mengikuti lemhanas dan diukur bajunya.

“Partai sebesar Gerindra kami anggap telah melakukan tindakan yang konyol, dan tidak menggunakan etika kepartaian, sangat jelas Partai Gerindra telah menjatuhkan martabat Ervin Luthfi di hadapan publik dan pendukung serta menyebabkan kekecewaan yang besar, dan ini mencederai demokrasi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Selain itu Arafat menyebut jika pihaknya mendorong KPK RI untuk segera mengungkap kasus tersebut, demi keadilan semua pihak serta memberi pembelajaran kepada masyarakat, karena jika dibiarkan khawatir terjadi traumatik bagi pemilih Ervin Luthfi yang menyebabkan apatis dalam menggunakan hak pilihnya dimasa mendatang.

“Kami khawatir akibat kejadian ini masyarakat bukan hanya kecewa atau hilang kepercayaan terhadap Partai Gerindra, tetapi juga hilang kepeduliannya terhadap demokrasi di indonesia, karena yang jelas terpilih saja bisa diganti begitu saja oleh partai, jika itu terjadi akan membuat repot juga penyelenggara pemilu nanti, karena partisipasi akan menurun,” pungkasnya.

Reporter : Evan SR
Editor : Slamet Timur