GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Bupati Garut Rudy Gunawan, Rabu (26/8/20) bersama sejumlah jajaran pemerintahan di Kabupaten Garut menghadiri video conference dengan KPK Republik Indonesia, dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, di Ruang Utama Gedung Garut Command Center. Turut hadir juga Pj. Sekretaris Daerah Zat Zat Munazat, Sekretaris Bappeda Agus Ismail, dan Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Garut, Margianto, bersama mendengarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, menyampaikan penghargaan kepada KPK RI yang memimpin Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ini, karena upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya korupsi dengan tetap melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.
Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 dijadikan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif.
“Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik yang cepat, yang produktif, yang efisien dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” ujar presiden.
Dua hal tersebut, imbuhnya, sama pentingnya dan tidak bisa dipertukarkan. Langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas.
“Keduanya harus dijalankan berjalan bersamaan dan saling menguatkan hal ini memang tidak mudah selama ini memang memang tidak mudah tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah yang konkret yang konsisten dari waktu ke waktu,” tambahnya.
Presiden menekankan, sebagai penegak hukum dan pengawas untuk tidak memanfaatkan hukum untuk menakut-nakuti eksekutif, pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti tersebut, kemudian menjadi lambat dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu itu.
“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti musuh kita semuanya musuh negara yang tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” tegas presiden.
Pada bagian selanjutnya presiden juga menyoroti masalah reformasi birokrasi, yang dianggap organisasi birokrasinya terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi.
“Harus kita sederhanakan eselonisasi, harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat karena terlalu banyak akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dan unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja,” ucapnya.
Presiden meminta agar anggaran dapat dialihkan untuk membiayai program yang strategis yang relevan dengan kebutuhan nasional yang menjawab kepentingan masyarakat dan membawa lompatan-lompatan kemajuan reformasi birokrasi yang terkait dengan perizinan dan tata niaga.
Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi. Para tokoh agama, tokoh muda, tokoh masyarakat dan para pendidik, institusi pendidikan agama, kesenian, adat, menjadi bagian yang sangat penting dari upaya ini melalui keteladanan semuanya.
