KABARNUSANTARA.ID – Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terus digaungkan kaum buruh dan kelompok lainnya. Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut), misalnya, menyatakan akan menggelar unjuk rasa besar di depan Gedung DPRD Sumut di Medan, Kamis (8/10).

AKBAR Sumut mengklaim seribuan peserta dari elemen buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, mahasiswa, dan pegiat sosial akan turun ke jalan. Mereka terus mengumpulkan massa untuk berunjuk rasa ke gedung DPRD Sumut, menyuarakan penolakan pada UU Cipta Kerja yang sudah diketok DPR RI.

“Kami sudah lakukan konsolidasi organisasi rakyat sejak pekan lalu. Sampai saat ini kita sudah mengumpulkan 25 organisasi. Kita bersepakat akan turun ke jalan untuk menggagalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law,” ujar Martin Luis, Koordinator AKBAR Sumut di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Rabu (7/10).

Aliansi berpandangan begitu banyak pasal dalam Omnibus Law tidak berpihak kepada hak-hak rakyat. “Sudah kami pelajari, Omnibus Law ini sama sekali tidak bertujuan mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia, tapi hanya memberikan karpet merah bagi investasi untuk mengeruk dan menindas rakyat Indonesia,” tegas Martin.

Pengesahan UU Cipta Kerja yang tergesa-gesa dan terkesan sembunyi-sembunyi awal pekan ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap rakyatnya. Padahal, menurut dia, pemerintah seharusnya fokus pada penanganan Covid-19, bukan malah mencari kesempatan di tengah pandemi.

Dia juga menyoroti tindakan represif aparat keamanan terhadap buruh dan kelompok masyarakat yang akan berunjuk rasa di sejumlah daerah. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasinya.

Begitupun, kata dia, AKBAR Sumut tetap akan menggelar unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja. “Dengan segala risiko, kami dari AKBAR Sumut siap untuk turun dan siap semua konsekuensinya,” tegas Martin.

Rencana demo besar ini sudah diantisipasi pihak kepolisian. Polda Sumut menyiagakan 7.000 personel atau 2/3 kekuatannya untuk mengantisipasi rencana demonstrasi besar pada Selasa (6/10), Rabu (7/10), dan Kamis (8/10).

“Kita tetap mengantisipasi beberapa hari ke depan. Untuk itu personel yang disiagakan 2/3 dari kekuatan masing-masing wilayah. Untuk Polda Sumut sendiri disiagakan 7.000 personel,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes pol Tatan Dirsan Atmaja, Senin (5/10).

Sumber lain : merdeka.com