Dalam FGD Kepemudaan KNPI Garut, Anggota DPRD Provinsi Jabar Abdy Yuhana Dukung Segera Pembuatan Perda Pemuda

0
297

GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Pembangunan Pemuda, Serta Implementasi UU No 40 Tentang Kepemudaan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dikupas dalam sebuah acara Fokus Group Diskusi (FGD) KNPI Kabupaten Garut, dengan diikuti puluhan peserta dari berbagai OKP dan Organ Mahasiswa.

“Hari ini KNPI Garut mengadakan acara FGD, targetnya harus ada Perda tentang kepemudaan, program seperti ini akan terus berlanjut tidak hanya hari ini saja,” ujar Ketua Pokja RPJMD KNPI Okyy Caressa Ginanjar, Senin, (13/07/20) siang.

Okyy Caressa Ketua RPJMD KNPI Garut (Dok : Evan SR)

Sementara saat dikonfirmasi terpisah Oke M Hadist menyebut jika pihaknya mendorong Bupati Garut, untuk membuat naskah akademik (NA) bersama-sama dengan KNPI yang selanjutnya akan di dorong untuk jadi prolegda.

“Saat ini sedang dalam tahap penyusunan Naskah Akadenik, mudah-mudahan tahun ini bres dan bisa menjadi perda tahun 2021, kami berharap perda ini hasil koordinasi dari tiap-tiap OKP, perda ini jangan copy paste dengan perda yang ada,” jelas Oke saat dikonfirmasi kabarnusantara.id.

Selain itu orang yang menjabat sebagai Organisasi 234 SC itu menambahkan bahwa perda pemuda ini harus berisi keberpihakan anggaran, terhadap KNPI, sehingga peluang pemuda untuk berwirausaha lebih besar.

“Yang ujungnya KNPI memperjuangkan garut layak pemuda. Poko intinya Regulasi, Ketersediaan Anggaran Kepemudaan, Implementasi program kepemudaan dan kelembagaan partisipasi pemuda. Artinya organisasinya harus hidup dan memiliki program yang jelas,” harap Oke.

Selain Oke menyebut jika salah satu syaratnya adalah sarana, gedung pemuda, serta fasilitas yang mendukung perkembangan potensi pemuda di Kabupaten Garut.

Program tersebut mendapat dukungan langsung dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Dr. Abdy Yuhana, SH., MH ia menyebut bahwa pemuda merupakan pondasi sebuah daerah termasuk di Jawa Barat, dalam hal ini pemuda harus memiliki peran strategis di pemerintah, karena indeks pembangunan pemuda di Jawa Barat ini masih rendah.

“Pemuda harus dilibatkan pemerintah, misalnya dalam hal berwirausaha atau ketenaga kerjaan, kami juga mendorong pemerintah daerah untuk mengaplikasikan hal itu, pemuda harus menempati posisi yang pas sesuai UU Kepemudaan, di Jawa Barat. Perda Kepemudaan sudah ada sejak tahun 2016 tentang pelayanan kepemudaan, ini juga harus di dorong ke Pemerintah Kabupaten Garut karena yang saya tahu, Garut belum memiliki Perda Pemuda,” pungkas Abdy.

Reporter : Evan SR
Editor : Slamet Timur