GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat bukan hanya menyerang sektor kesehatan, tetapi juga mulai menyerang sektor ekonomi.

Wakil Bupati Garut, dr. Hellmy Budiman mengungkapkan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Garut hingga 70%, Senin (21/09/20).

“Secara nasional dengan adanya wabah Covid 19 ini secara sosial meningkatkan masyarakat kita yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Ini tentu merupakan keprihatinan kita semua. Kita harus perjuangkan bersama, bagaimana caranya agar masyarakat keluar dari kemiskinan,” ujar Hellmy.

Hellmy juga mengatakan, pandemi Covid-19 mempengaruhi semua sektor kehidupan. Khususnya di daerah Garut sendiri, kemiskinan menjadi salah satu hal yang memprihatinkan.

“Bukan hanya kesehatan. Tetapi semua sektor kehidupan terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bidang Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut, Imam Nurul Hakim mengatakan bahwa selama dua priode kepemimpinan Bupati Garut Rudy Gunawan dan dr.Hellmy Budiman, masyarakat Kabupaten Garut selalu dipertontonkan oleh keprihatinan.

“Sebelum adanya wabah Covid 19 yang sedang mendunia ini, angka kemiskinan di Kabupaten Garut paling tinggi di Jabar, tetapi ironisnya tidak menjadi isue fokus dalam kebijakan Pemda dalam mensejahterakan warga Garut keluar dari jurang kemiskinan,” ujar Imam.

Selanjutnya Imam meminta Pemda Garut untuk membuat terobosan kebijakan, dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesehatan di masa pandemi ini.

“Pemda Garut harus berani membuat terobosan kebijakan dalam masa pandemi ini. Kita sadari bahwa bukan hanya terjadi di Garut saja angka kemiskinan meningkat,” ucapnya.

Imam juga menanggapi pernyataan Helmy Budiman tentang bantuan Gubernur Jabar untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Garut. Menurutnya hal tersebut tidak efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Garut.

“Tentunya bukan hanya mengandalkan program dari perbaikan Rutilahu Pemprov Jawa Barat untuk keluar dari jurang kemiskinan, dan itu saya kira tidak akan efektif dalam menanggulangi kemiskinan,” ungkapnya.

“Seyogyanya pemda memberi bantuan modal usaha yang real disamping bantuan Rutilahu,” imbuhnya.

Imam menyebut, seharusnya anggaran BTT sebesar 400 M juga dipakai untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di samping penanganan Covid-19.

“Anggaran BTT yang senilai 400 M Lebih saya kira itu bisa di fokuskan dalam penanganan kemiskinan, di samping fokus dalam kesehatan masyarakat Garut dalam penanganan Covid, Garut saat ini lagi darurat kemiskinan bukan darurat Covid,” pungkasnya.