GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Masih di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Dewan Pimpinan Cabang (DPC ) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Garut Berikan sembako kepada penguru Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Ketua DPC PDIP Garut Yudha Puja Turnawan, Minggu (03/05/2020) Sore, pemberian sembako ini untuk tetap mengobarkan semangat para guru honorer yang kini banyak yang tengah kesulitan ditengah wabah Covid-19.
“Saya ingin Pemda ini berkomitmen terhadap sosial Saptynet, seperti penjaga sekolah guru honorer adalah salah satu yang paling terdampak juga dengan Covid-19,”katanya
Yudha berharap, jaring pengaman ini harus di alokasikan kepada guru honorer.
“Harapan kita menunjukkan Empati Tali kasih kitalah “Mengkeut Kadeudeuh Matikaasih” kita ke profesi guru honorer tapi, target saya tetep kebijakan kabupaten garut, kebijakan pemda, kebijakan pak bupati, dalam jaring pengaman sosial atau bahasanya sosial Safetynet jaring pengaman ini harus juga dialokasikan ke mereka ke guru honorer ini yang jumlahnya sekitar tujuh ribu orang di kabupaten garut ini,”harapnya
Sementara itu, Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Garut Garut Cecep Kurniadi,mengapresiasi atas bantuan yang diberikan DPC PDI-Perjuangan Garut.
Menurutnya, saat ini sejumlah pegawai honorer turut terdampak dengan situasi dan kondisi saat ini.
“Saat ini Honorer tengah kebingungan terutama dalam hal kesejahteraan. Berbagai kebijakan penanganan Covid19 sangat terasa dampaknya sangat jelas, termasuk di daerah. Saat ini, tidak sedikit pun kebijakan pemerintah pusat maupun daerah menyentuh honorer,” kata Cecep.
Menurutnya, sudah selayaknya para pegawai honorer yang juga mengabdikan dirinya kepada negara mendapatkan perhatian khusus, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan yang mengakomodir suara honorer saat ini, mengangkat honorer yang sudah dinyatakan lulus tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk dalam aspek kesejahteraannya.
Sementara ini, kebijakan pemerintah terkait penanganan masalah ekonomi dampak Covid19 belum menyentuh pegawai honorer.
“Harapan kami ke pemerintah terkait dengan ketidakjelasan honorer hari ini, pemerintah baiknya mengeluarkan kebijakan terutama perubahan status (pegawai honorer, red), mereka yang lulud PPPK baiknya segera diangkat, karena sekarang belum ada Kejelasan. Di tengah wabah ini mudah mudahan (honorer, red) dapat perubahan status,” katanya. (*)
Reporter : MD Sumarna
Editor : AMK
