GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Garut, Okke M Hadist melantik dengan resmi Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) se- Kabupaten Garut. Pelantikan berlangsung di Gedung Pendopo Garut, Senin (23/11/20).

Pelantika tersebut dihadiri oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Basuki Eko, serta para camat dari 42 kecamatan. Selain pelantikan juga dilaksanakan rapat koordinasi Daerah DPD KNPI Garut, serta Seminar.

Ketua pelaksana acara tersebut, Rian Multama Rano Putra, menyebutkan, di periode kepemimpinan KNPI yang sekarang ini, musyawarah tingkat kecamatan benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur.

” KNPI di periode Okeu ini musyawarah di tingkat kecamatan betul-betul dijalankan sesuai aturan, kalau dulu hanya penunjukan gitu lah. Kalau sekarang digelar musyawarah dengan melibatkan unsur pemerintahan, dan OKP tingkat kecamatan, jadi betul-betul diketahui banyak pihak,” ungkapnya.

Adapun tema pelantikan dan rapat koordinasi daerah DPD KNPI, yakni Menegaskan Peran KNPI Sebagai Mitra Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera.
” Menurut Undang Undang tahun 1985 itu, satu-satunya wadah tempat berhimpunnya organisasi pemuda itu hanya KNPI. Sehingga dengan tema ini, kita ingin mempertegas kembali bahwa untuk urusan kepemudaan, kalau butuh sumbangsih saran, tenaga dan lain sebagainya, KNPI lah siap,” tegas Wakil Ketua1 Bidang Organisasi DPD KNPI Garut ini.
Dalam kesempatan wawancara dengan kalangan media, Rian, menyampaikan adanya isue bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga adalah dinas tempat orang, atau pejabat buangan.

Oleh sebab itu KNPI ingin mendorong Dispora untuk memiliki program bagus yang didukung anggaran, atau will pemerintah agar menghasilkan generasi-generasi yang modern.

” Adapun para camat dihadirkan dalam acara ini, harapannya, agar di setiap kecamatan memiliki anggaran kepemudaan seperti di Kecamatan Karangpawitan yang besarnya Rp. 200 juta. Saya ingin Pak Bupati melakukan hal yang sama di setiap kecamatan ada anggaran kepemudaan. Yang paling inti, adalah jangan pernah samakan antara olahraga dengan kepemudaan. Jangan dianggap kalau sudah ada olahraga, eta teh urusan kepemudaan, karena Kabidna oge beda. Kabid Olahraga dengan Kabid Kepemudaan beda, undang undangnya pun beda,” Tandasnya.
Ditambahkannya, untuk urusan pelayanan kepemudaan, dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2009 hanya ada tigal, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.
” Ini yang belum kita lihat di Dispora. Kebanyakan yang dilakukan oleh Dispora itu hanya pembangunan infrastruktur, pembangunan non pisik, pembangunan kemanusiaan, itu belum terlihat,” Imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia berharap mulai dari kepala dinas sampai kecamatan, harus mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya, bukan cuma pembangunan pisik saja.