Kemendagri Nilai Tudingan Ketidakpatuhan Ombudsman Keliru

  • Whatsapp

JAKARTA, KABARNUSANTARA.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo memastikan tudingan Ombudsman RI terkait ketidakpatuhan Kemendagri dalam menjalankan rekomendasi adalah keliru.

Pasalnya, ketidakpatuhan yang dimaksudkan Ombudsman adalah pada tataran permasalahan di Pemerintah Daerah. Hal tersebut ditegaskan

Bacaan Lainnya

“Jadi hari ini kita sudah bertemu dengan Ibu Ninik Rahayu selaku Anggota Ombudsman, kita ingin tahu apa sih yang dimaksud ketidakpatuhan Kemendagri? Ternyata beliau sampaikan ketidakpatuhan ini dalam kapasitas melaksanakan dan mendorong penyelesaian permasalahan di Provinsi, Kabupaten/Kota,” tegas Hadi usai melakukan pertemuan dengan Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Selasa (28/01/20).

Dengan demikian, lanjut Hadi, ketidakpatuhan yang dimaksud Ombudsman berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah.

“Jadi, bukan Kemendagri sebagai lembaga Kementerian, namun pada kaitannya dengan fungsi Pembinaan dan Pengawasan di Kabupaten/Kota, di mana temuan atau rekomendasi itu tidak pula dikeluarkan oleh perwakilan Ombudsman di tingkat Provinsi, namun diterbitkan di tingkat Pusat,” kata Hadi.

Sementara itu Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menilai ketidakpatuhan dimaksud merupakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman.

“Kami memandang ketidakpatuhan itu dalam tanda kutip fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Ombudsman, ini yang perlu untuk segera ditindaklanjuti,” kata Ninik.

Ninik mengaku menerima usulan terkait mekanisme pelaporan yang diterima Ombudsman untuk lebih detail dan jelas, sehingga diketahui mana yang menjadi kewenangan Pusat dan Daerah.

“Usulan yang menarik bahwa setiap pemeriksaan pelaporan yang masuk ke Ombudsman apakah itu di Perwakilan maupun di Pusat, akan diberikan ‘quote’ (kutipan) tembusan ke Kemendagri, sehingga Kemendagri secara terus-menerus memiliki update apa saja kasus yang masuk dan apa saja yang harus ditindaklanjuti,” ujar Ninik. (*)

Editor : AMK

Pos terkait