GARUT, KABARNUSANTARA.IDRutinnya Bupati melakukan mutasi rotasi dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Garut setelah dilantik di periode ke 2, memperlihatkan kurang percaya terhadap kinerja aparatur selama ini.

Di periode 2019 bupati hampir tiap minggu melakukan rotasi-mutasi bahkan promosi. Bayangkan saja hari kedua di taun baru 2020 ini bupati melakukan mutasi rotasi dan promosi hampir 100 orang.

“Tetapi menurut saya, proses tersebut tidak akan optimal terhadap peningkatan kinerja birokrasi, karena akan kontradiksi dengan kebijakan presiden untuk menghapus esselon III dan IV, walaupun Menpan RB belum membuat juklat juknis nya,” ungkap Bagus Ketua DPD Nasdem Garut saat dihubungi wartawan baru-baru ini.

Bahkan bagus menyarankan sebaiknya bupati menunggu arahan dari kementerian terkait, pasalnya pelantikan tersebut akan sia-sia jika esok lusa kebijakan presiden berlaku.

“Walaupun saya menghargai kebijakan tersebut adalah hak prerogatif dari kepala daerah. Jangan sampai setiap kebijakan yang dibuat tidak ada manfaat sama sekali,” tambah Bagus.

Bahkan Bagus menyebut jika pihaknya mendukung setiap kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan bupati, namun menurut ia setiap kepala daerah wajib mengikuti visi dan misi presiden.

“Makanya beberapa waktu lalu Mendagri melakukan rakor Forkominda seluruh Indonesia untuk menyukseskan visi presiden,” jelasnya.

Ketua partai pengusung pasangan Rudy – Helmi di periode kedua itu mengaku belum tahu motivasi Bupati Garut melakukan kebijakan rotasi, mutasi dan promosi jabatan.

“Selama ini kinerja birokrasi pun tidak ada geregetnya. Jadi buapti belum melakukan terobosan-terobosan yang berarti setelah dilantik yang kedua kalinya ini,” pungkasnya.

Reporter : Ukas
Editor : AMK