GARUT|KABARNUSANTARA.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM) Seluruh Indonesia menyatakan hanya bersedia pertemuan dilakukan secara terbuka alias dapat disaksikan langsung masyarakat luas dengan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Jokowi Minta DPR Tunda Empat RUU
Demikian diungkapkan Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2019).
Nurdiyansyah menambahkan, sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat tentu serangkaian aksi demonstrasi ini tidak akan terjadi. Ia menyebut, berbagai diskusi kritis, tulisan yang beredar dan rekomendasi kebijakan sudah kerap diajukan.
“Akhirnya, mahasiswa datang kepada penguasa menuntut ruang partisipasi yang memungkinkan suara mahasiswa bisa didengarkan, karena selama ini suara mahasiswa tidak banyak dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan negara.
Akan tetapi, baru saja beredar instruksi dari Menristekdikti yang mengancam rektor untuk menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik,” kata dia.
Dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Nurdiyansyah menyebut ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas dan undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup.
Baca Juga: Polisi Tahan 4 Demonstran Mahasiswa Positif Narkotik Berujung Ricuh
“Kata Presiden Mahasiswa IPB, gerakan mahasiswa terpecah, kami belajar dari proses ini serta tidak ingin jadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan,”
Ardiansyah juga merasa tuntutan yang diajukan mahasiswa yakni menolak pengesahan RKUHP dan UU KPK hasil revisi sudah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media.
“Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan, Sehingga sejatinya, yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.” kata dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang dalam beberapa hari terakhir melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK dan RKUHP.
Pertemuan akan digelar Jumat (27/9/2019) hari ini. “Besok (hari ini), kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM,” Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah usai bertemu sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Jokowi memastikan masukan yang disampaikan mahasiswa terkait revisi KUHP, sudah di tunda pengesahannya untuk menampung kembali masukan dari masyarakat sudah ia tampung.
Baca Juga: Saat Ingin Berdemo di DPRD Sulsel, Ratusan Pelajar Makassar Dirazia
Adapun, revisi UU KPK yang sudah terlanjur disahkan menjadi UU, Jokowi masih mempertimbangkan untuk mencabutnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Sumber: https://nasional.kompas.com
Editor: M Reza
