TASIKMALAYA, KABARNUSANTARA.ID – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang juga Sekretaris Fraksi PKB, Asep Muslim menilai anggaran Covid-19 yang dikeluarkan pmerintah daerah belum terasa penggunaannya dalam menekan laju penularan virus corona. Termasuk meringankan beban yang terkena dampak pandemi ini.
Menurutnya, anggaran untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya selama 2020, sebanyak dua kali tahapan penganggaran dengan nominal yang sangat besar mencapai Rp 90 miliar. “Pertama dianggarkan pada APBD 2020 dalam pos Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 65 miliar.
Kemudian dalam APBD-Perubahan tahun 2020 sebesar Rp 25 miliar. Jadi total anggarannya untuk Covid-19 Rp 90 miliar,” ujarnya kepada Radar, Rabu (3/2/2021) yang dilansir dari radartasikmalaya.com. “Namun pada realitanya di lapangan, kami menemukan bahwa kasus Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya semakin meningkat. Kedua saya juga sempat meninjau ke tempat keramaian seperti pasar tradisional dan lainnya.
Di sana tidak ada upaya pencegahan Covid-19, misalnya disediakan tempat cuci tangan atau penindakan bagi pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker,” kata dia. Padahal, kata Asep, tempat keramaian seperti pasar harus menjadi skala prioritas dalam pencegahan Covid-19. Karena lokasi ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk aktivitas jual beli.
“Tapi pada kenyataannya ini terkesan tidak diperhatikan,” ujar dia, menjelaskan. Kemudian, lanjut dia, untuk meyakinkan dilakukan investigasi dan menanyakan langsung kepada para pedagang terkait adakah upaya pemerintah dalam pecnegahan Covid-19 di pasar tradisional.
“Hasilnya penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di tempat umum atau pasar tidak ada, termasuk belum ada tempat cuci tangan yang disediakan pemerintah daerah,” katanya. “Bahkan menurut pedagang sosialisasi pun tentang protokol kesehatan tidak dilakukan.
Pembagian masker dari pemerintah daerah ke masyarakat, pengakuan masyarakat tidak pernah menerimanya. Jadi anggaran Covid-19 ini dipakai ke mana?,” kata dia, menerangkan. Dia mengakui, bahwa sampai saat ini Banggar DPRD belum menerima laporan secara detail penggunaan anggaran Covid-19 dari Satgas Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya.
“Kita minta bahan laporan penggunaan anggaran Covid-19 ini sebagai fungsi pengawasan DPRD. Kita minta Satgas Covid-19 betul-betul bisa mengalokasikan anggaran itu dengan benar,” kata dia.
“Kemudian soal anggaran Rp 90 miliar keseluruhan anggaran Covid-19 yang digunakan tahun 2020, berdasarkan sinkronisasi temuan di lapangan, kita minta BPK melakukan audit investigasi khusus untuk penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya,” harapnya.
Kemudian, dia meminta Satgas Covid-19 untuk terbuka dan berani buka-bukaan kepada DPRD terkair realisasi anggaran Covid-19 yang mencapai Rp 90 miliar. “Karena kami menemukan fakta di lapangan ada kejanggalan antara anggaran yang besar dengan realisasinya,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Dr H Mohamad Zen saat dikonfirmasi Radar melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp, nomornya tidak aktif.
