JAKARTA, KABARNUSANTARA.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku kekecewaannya atas kerja sama pemerintah dengan China. Bahkan desakan tersebut disampaikan MUI kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kerja sama investasi dengan China, pasca terjadinya konflik di perairan Natuna baru-baru ini.
Menurut MUI para investor China selalu memboyong tenaga kerja dari negaranya, padahal Indonesia juga punya pekerja-pekerja yang handal.
“Kekecewaan ini semakin bertambah-tambah dan sangat menyakitkan hati setelah pemerintah Tiongkok mengklaim perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah mereka, padahal perairan tersebut sudah diakui dan ditetapkan oleh PBB merupakan bagian dari wilayah Indonesia,” ungkap Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas dalam keterangan tertulis yang dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (7/1/20).
Petinggi MUI itu melihat desakan agar pemerintah mengkaji ulang investasi dari China karena tampaknya para investor China hanya mengedepankan kepentingan mereka saja dan mengabaikan kepentingan Indonesia.
Ia menilai hal tersebut, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan dan kerja sama internasional, yaitu prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain dan prinsip saling menguntungkan.
“Dan dari hubungan yang sudah terbangun selama ini pemerintah Tiongkok terlihat sangat-sangat mengabaikan prinsip-prinsip yang sangat mulia dan luhur tersebut sehingga sangat merugikan bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.
Bahkan Anwar menegaskan bahwa MUI mendesak pemerintah dapat bersikap dengan tegas dan jelas terhadap China untuk menghormati dan mengakui kedaulatan Indonesia. Sebaliknya, jika pemerintah ‘lembek’ dan terkesan sangat bergantung dengan investasi China, maka dampak ke depannya sangat buruk.
“Tentu pasti mereka akan lebih bersimaharajalela lagi di negeri ini dan itu jelas sangat-sangat tidak kita inginkan,” ujar Anwar.
Sebelumnya, hubungan Indonesia dan China memanas karena perebutan Laut Natuna Utara. Kapal nelayan China menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk melayangkan nota protes. Namun Kementerian Pertahanan China bersikukuh mengklaim Natuna bagian dari Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line).
Hingga Senin (6/1), TNI masih bersiaga di perairan Natuna. Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi mengatakan pihaknya berpatroli dengan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) karena kondisi belum berubah.
Reporter : Zawahir
Redaktur : ESR
