JAKARTA|KABARNUSANTARA.ID – Hengkang dari Jakarta dan membangun ibu kota baru di luar Jawa, niat ini makin serius ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, banyak alasan mengapa Jokowi ingin menyegerakan pemindahan ibu kota, di antaranya karena saat ini kondisi Jakarta kian tak ideal.
Kondisi tak ideal yang disebutkan Bambang, menunjuk terhadap banyaknya persoalan yang susah dituntaskan di Jakarta. Kemacetan, kepadatan penduduk, tingkat polusi yang tinggi, bencana banjir dan ancaman tenggelamnya wilayah Jakarta Utara menjadi pemicu munculnya rencana pemindahan ibu kota.
Baca juga:
Ketua DPD Golkar Garut Penuhi Panggilan Bawaslu
Alasan kedua, “Kita ingin punya ibu kota yang menggambarkan NKRI, tidak hanya meneruskan tradisi pemerintah kolonial Belanda,” ujar Bambang lagi seperti dirilis Kumparan (6/5/2019).
Ibu kota yang menggambarkan NKRI yang diungkapkan Bambang, dalam bahasa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, ibukota yang berdesain Pancasila.
“Kita punya konsep desain, bisa diterapkan dimana saja. Tapi ini baru konsep desain, konsep desain kami Kota Pancasila,” ujar Menteri PUPR di Jakarta (liputan6, 30 April 2019)
Basuki sempat menggambarkan konsep ibukota Pancasila ini agak teknis kepada watawan. “Jadi ada sirip-siripnya lima supaya enggak berdebat. Di ujungnya ada masjid ada gereja,” bebernya. (wartakota Jumat, 3 Mei 2019).
Lalu kemana pemerintahan pusat akan hengkang jika jadi meninggalkan Jakarta? Presiden menemukan “feeling” di kawasan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Baca juga:
Akses Jalan untuk BAB Ditutup, Warga Nangsi Kadungora Geruduk Rumah Tetangganya
Hal itu diungkapkan Jokowi usai meninjau via jalur udara dan darat daerah Kalteng.
“Nemu, nemu, nemu feeling,” kata Jokowi saat meninjau Bukit Nyuling, Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, (detik.com, Rabu (8/5/2019)).
Jokowi menilai Kalteng paling siap dalam ketersediaan lahan.
“Mau minta 300 ribu hektare ya siap di sini. Kalau kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Jokowi.
Namun Jokowi belum bisa menjamin Kalteng akan resmi dipilih menjadi daerah khusus ibu kota yang baru. Sebab harus dilakukan penghitungan yang matang dan menyeluruh terlebih dulu.
Reporter : RM
Editor : Mustika
