GARUT|KABARNUSANTARA.ID – Dampak musim kemarau di Kabupaten Garut, Jawa Barat semakin terasa oleh sebagian besar masyarakat, mulai dari kekurangan air bersih untuk keperluan keluarga dan sarana peribadatan, juga sangat berpengarun terhadap kekeringan areal pertanian, tentunya ini sangat berdampak pada terjadinya kerentanan penyakit dan kerawanan pangan.
Kekeringan pada musim kemarau tahun 2019 merupakan kekeringan yang paling parah dalam 8 tahun terakhir, ini dapat dilihat dari indicator wilayah yang membutuhkan air berseih dan kekeringan kawasan pertanian.
Parahnya kekeringan pada musim kemarau tahun 2019, lebih disebabkan karena pemerintah abai terhadap kondisi lingkungan hidup, terutama sumber mata air, derah tangkapan air dan sungai, padahal dari tahun-ke tahun degradasi lingkungan terus terjadi, indicator lain dari kerusakan lingkungan hidup dikabupaten garut dapat dilihat dari bencana yang terjadi setiap tahun, terutama terkait bencana banjir bandang dan longsor yang kerap terjadi diwaktu musim hujan dan kerap menimbulkan korban jiwa.
“Dalam beberapa tahun terakhir tidak terlihatnya penanganan kerusakan lingkungan secara signifikan dari pihak pemerintah kabupaten garut dan pihak-pihak pemangku kawasan hutan, baik dalam kerangka kebijakan maupun program rehabilitasi, kalau pun ada tidak dilakukan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan, hal ini yang membuat tiap taun bencana akan terus meningkat,” ungkap Usep Ebit Mulyana Sebagai Aktivis Lingkungan InfESt kepada kabarnusantara.id.
Dari hasil pemantauan institute for ecological study (InfESt) sejak tahun 2011, alih fungsi lahan dibeberapa kawasan terus meningkat, terutama untuk sumber mata air kawasan Gunung Mandalagiri, yang meliputi sumber air DAS Cimanuk, Cikaengan, Cisanggiri, Cikandang),Kawasan Gunung Cikuray yang meliputi Sumber mata air Das Cimanuk – Cikaengan Kawasan Gunung Papandayan, Darajat, Ciharus, Guntur, Yang meliputi beberapa Das Cikamiri, Cilutung, Cinangewer, Serta kawasan daerah tangkapan air yang berada di Garut Utara.
“Apabila kondisi lingkungan ini tidak segera diantisifasi maka bukan tidak mungkin, ancaman bencana kekeringan dan bencana ekologis lainnya akan semakin dashyat,” jelas Ebit.
Bahkan Ebit memberi masukan mengenai penting bagi Pemerintah Daerah Kab. Garut, Perum perhutani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk segera membuat rencana jangka panjang dalam bentuk kebijakan dan program untuk merehabilitasi kerusakan kawasan sumber mata air, agar pada tahun berikutnya ancaman kekeringan dapat teratasi secara bertahap.
“Kebijakan yang harusnya diambil oleh pemerintah Kabupaten Garut salah satunya pembuatan peraturan daerah mengenai perlindungan sumberdaya air, kebijakan yang diambil oleh BKSDA mengajukan status perlindungan kawasan strategis perlindungan sumberdaya air, dan perhutani sebaiknya melakukan evaluasi program yang sedang berjalan,” pungkas Ebit.
Reporter : Tim Kabarnusantara.id
