Pemerintah Harus Bantu Pesantren Untuk Laksanakan AKB Covid 19

0
202

GARUT, KABARNUSANTARA.ID.- Minimnya fasilitas menjadi kedala ratusan pondok pesantren di Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk laksanakan kegiatan kepesantrenan di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Covid 19. Demikian terungkap dalam Sosialisasi AKB Pondok Pesantren di Kabupaten Garut, Jum’at, (24/07/20), yang digelar Forum Pondok Pesantren (FPP) di Pesantren Al Falah, Biru, Cireungit, Kecamatan Tarogong Kidul.

Menurut Ketua Dewan Pembina FPP, Garut, H. Beben Ridwan, S.Pdi, untuk membuka kembali kegiatan belajar di pesantren dengan Adaptasi Kebiasaan Baru di era pandemi corona saat ini, rata rata pondok pesantren masih cukup berat. Hal itu, kata Beben, karena penyelenggara pendidikan pesantren harus menyediakan sejumlah fasilitas tambahan, terkait penerapan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan pemerintah.

“Selain ruangan harus tersedia dua kali lipat karena harus diatur jarak, pesantren juga harus menyediakan masker, perlengkapan cuci tangan, handsanitaizer. Belum lagi untuk yang mondok, makanan untuk santri harus lebih sehat dan bergizi,” kata Beben di hadapan ratusan pengelola pesantren anggota FPP.

Oleh karena itu, mewakili para pengelola pesantren di Garut, Beben berharap, pemerintah membantu fasilitas bagi pesantren untuk bisa segera membuka pendidikan dengan melaksanakan ketentuan protokol kesehatan.

“Disatu sisi pendidikan pesantren harus segera berjalan normal, karena ini menyangkut kebutuhan anak-anak akan bekal ilmu agama dan pendidikan akhlak, disisi lain, kendala fasilitas untuk menerapkan protokol kesehatan sangat memberatkan bagi pesantren,” imbuh Beben.

Sementara itu, Stap Khusus Gubernur Jawa Barat, Ramram Mukhlis Ramdani yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengungkapkan, dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di lingkungan pesantren di Jawa Barat, sebenarnya Pemerintah Propinsi sudah mengalokasikan sejumlah bantuan, baik untuk tambahan lokal bangunan, perlengkapan protokol kesehatan maupun bantuan lainnya.

“Ada beberapa skema bantuan yang bisa diakses oleh pesantren ke Pemprov, ada untuk penambahan ruang kelas, dan lain-lain. Hanya saja memang ada prosedur yang harus ditempuh. Baik sekali bagi anggota FPP, dibantu oleh forum, sehingga lebih mudah koordinasinya,” ujar Ramram.

Lebih lanjut, Ramram mengharapkan, pesantren bisa menjadi garda terdepan dalam memahamkan masyarakat dalam menghadapi wabah corona dengan mentaati protokol kesehatan demi keselamatan semuanya.

Hal tersebut, terkait dengan adanya opini menyesatkan dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menganggap bahwa wabah corona itu dianggap bohong, atau hanya sebagai rekayasa manusia semata, sehingga membuat sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap anjuran pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan.

“Pesantren harus memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar, bahwa corona benar benar ada, dan harus dihadapi dengan pola hidup bersih, jaga jarak, pakai masker dan pandai jaga kesehatan,” katanya.

Terkait pentingnya taati protokol kesehatan di era pandemi covid 19 juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V, DPR-RI dari F-PPP, Nurhayati Manoarfa. Meurut istri dari Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa ini, dalam kegiatan belajar mengajar, pondok pesantren menyediakan fasilitas protokol kesehatan.

“Terlebih, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), penularan virus covid 19, sekarang tidak hanya melaui droplet, tapi bisa melalui udara,” ujar Nurhayati.

Jadi, kata Nurhayati, selain menjalankan protokol kesehatan, pihak pesantren harus lapor kepada pemda setempat sebelum memulai kembali kegiatan belajar.

“Bahkan, seyogyanya tiap pesantren membentuk satgas internal yang khusus menangani pelaksanaan protokol kesehatan, untuk memudahkan koordinasi apabila terjadi sesuatu terkait kasus covid 19,” imbuh Nurhayati yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut disela reses sebagai Anggota DPR-RI di daerah pemilihannya, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. (*).

REPORTER: Slamet Timur
EDITOR: ESR