SINGAPARNA, KABARNUSANTARA.ID – Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tasikmalaya menggelar konsolidasi penataan struktur Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PKB se-Kabupaten Tasikmalaya di Aula Kampus STIE Cipasung, Senin (10/2). 

Hadir dalam acara tersebut anggota DPR RI Fraksi PKB KH Acep Adang Ruhiyat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB H Oleh Soleh SH, pengurus dan pimpinan DPC PKB, PAC dan para caleg PKB. 

Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya Haris Sanjaya Mipol menjelaskan tujuan konsolidasi ini dalam rangka penataan dan pembenahan struktur partai.

“Konsolidasi struktur partai ini merupakan amanat dari Muktamar PKB di Bali lalu, yang menjadi sandaran normatifnya,” kata Haris, kepada wartawan, di STIE Cipasung, kemarin. 

Haris mengatakan penataan seluruh struktur PKB, dari mulai pengurus partai di desa, PAC, kabupaten sampai ke tingkat pengurus provinsi harus selesai dalam kurun waktu satu tahun.

“Dari mulai 22 Agustus 2019, sampai 22 Agustus 2020 harus selesai,” kata Haris. 

Menurut dia, sesuai hasil rapat koordinasi antara para ketua DPC dengan DPW PKB di provinsi, tanggal 10 Februari dilaksanakan rapat konsolidasi struktur pra musancam dengan proses perekrutan direkomandasi dari unsur tokoh dikecamatan dari pengurus lama atau dewan syuro.

“Semuanya di ramu oleh badan adhock Jawa Barat, untuk diproyeksikan menjadi sebuah konfigurasi. Nanti diumumkan di musancam termasuk yang struktur itu sebagai formatur di Sk-kan menjadi kepengurusan PAC. 

“Pelaksanaan rapat konsolidasi penataan struktur partai ini, dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat, dalam rangka mempersiapkan PKB di tahun 2024, muswil dan muscab, konsolidasi struktur,” jelas dia. 

Haris menyatakan, PKB lebih awal melakukan penguatan struktural menuju even pemilu ditahun 2024.

Adapun kaitan Pilkada serentak 2020, katanya, DPC PKB sudah konsultasi dan Komunikasi dengan DPP PKB.

Adapun acuannya jelang Pilkada, tambah Haris, sesuai peraturan partai nomor 2 tahun 2019, DPC PKB ini dibagi menjadi tiga kategori.

Pertama kategori DPC yang diperintahkan oleh DPP untuk melakukan penjaringan dan pendaftaran bakal calon selama tujuh hari. 

Kemudian, ada DPC yang sudah diperintahkan membuka penjaringan namun tidak melakukan maka akan diambil alih proses pendaftaran calonnya langsung oleh DPP PKB. 

Dan yang terakhir ada DPC PKB hasil konsultasi dan koordinasi dengan DPC, DPW dan DPP, tidak melaksanakan penjaringan atau pendaftaran calon.

“Kaitan dengan tiga kriteria ini, kami pengurus DPC PKB masih menunggu mekanisme apa yang akan diambil. Apakah DPC PKB akan diperintahkan untuk melakukan penjaringan, atau DPC diajak konsultasi untuk tidak membuka pendaftaran, kalau DPC mengabaikan tidak mungkin ada, kalau ada perintah kita siap untuk melaksanakannya,” kata Haris.

Menurut dia, sampai hari ini tiga kriteria itu belum diastikan.

Harapan DPC PKB, bagian konsolidasi di daerah akan melaksanakan penjaringan dan pendaftaran sehingga komunikasi antar calon yang mau mendaftar dengan DPC terbangun.

“Kalau tiba-tiba disana dipusat, dari sisi konstitusi partai tidak ada masalah, dari sisi PKB ini kedua besar di kabupaten, harapannya seperti itu, masih menunggu arahan dari DPP, untuk nama nama figur diluar dan dan dalam partai optimis akan memakai kendaraan welcome. Itinya DPC PKB belum membuka pendaftaran masih menunggu arahan DPP,” terang dia. 

Pengurus DPW PKB Provinsi Jawa Barat yang juga sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H Oleh Soleh SH mengungkapkan bahwa rapat konsolidasi ini bersipat umum, diseluruh tingkatan PAC di Jawa Barat. 

“Dimana konsolidasi ini adalah untuk menyosialisasikan pengaturan partai hasil Muktamar PKB di Bali, salah satu amanat muktamar adalah pemenuhan struktur secara keseluruhan nasional,” kata Oleh. 

Untuk jenjang waktunya, kata Oleh, diberi waktu selama satu tahun. Kemudian, secara teknis adanya penyeragaman masa berlaku SK. 

“Jadi tingkat DPART, seluruh nasional sama dengan begitu PAC, DPC dan DPW. Untuk memudahkan dalam rangka amanat perjuangan partai sehingga pesan ketum PKB ini dapat mudah serta dan serentak dilaksanakan,” kata Oleh.

Kemudian, PKB juga melihat bahwa era kedepan adalah sudah millenial maka kedepan akan lebih tinggi.

PKB ingin mempersiapkan struktur yang mengurusi soal administrasi dan konsolidasi ini dipegang oleh generasi millenial,” ungkap dia.

Tujuannya, lanjut dia, agar mampu mengimbangi kemajuan zaman dan memanfaatkan media agar optimal dan maksimal dimanfaatkan informasi dari bawah ke atas maupun sebaliknya.

“PKB ingin lebih hadir di masyarakat, lebih diseluruh pelosok negeri, insaalllah 10 tahun ke depan tidak ada seorang pun nanti yang tidak memegang teknologi. Lima tahun kedepan,” tutur dia.

Adapun soal amanat Muktamar lainnya, tambah dia, soal Pilkada serentak, tetap masih dalam satu perintah PKB harus terdepan dan memimpin Pilkada termasuk di Kabupaten Tasikmalaya targetnya ZI. 

Soal nama-nama yang muncul saat ini seperti KH Acep Adang, Haris Sanjaya. Iip Miptahul Paoz, KH Atam Rustam, termasuk dirinya, diakui memang belum mengkerucut. 

“Kalau saya insaallah 100 persen akan fokus dulu sebagai dewan di DPRD provinsi, kalau ibaratnya menghitung kancing, ada urutannya, mulai dari KH Acep Adang, kemudian KH Atam, dan Haris Sanjaya,” kata Oleh.

kalau pun sudah tidak mau, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin.

Dikatakannya, sebenarnya pihaknya akan melakukan penjaringan. “Kalau melakukan pendaftaran artinya terbatas kepada yang daftar. Sementara politik dinamis,” imbuhnya.

“Sementara kebijakan di pilkada ini, top up top down, bukan dari bawah ke atas, kadang-kadang apa yang menjadi kebijakan di daerah tidak sejalan dengan pusat. Apa yang diinginkan pusat kadang tidak sesuai yang diharapkan oleh daerah,” papar dia.

Maka, ungkapnya, PKB membuka seluas-luasnya baik dari sisi personal kelompok, maupun organisasi-organisasi lainnya agar infonya bisa dirangkum semua.

“Kalau misalkan ada 10 yang daftar, maka kita akan terkunci di 10 itu, sementara di luar 10 yang daftar ini, masih ada yang lebih baik. Diakui nama-nama H Acep Adang, KH Atam, Haris dan Iip sudah sampai di DPW dan DPP,” kata dia.

Anggota DPR RI Fraksi PKB KH Acep Adang Ruhiyat mengaku soal namanya yang disebut-sebut akan maju dari PKB, diakuinya memang ada benar. Namun masih dipertimbangkan.

“Kalau dulu memang ada niatan maju di pilkada, tetapi kan catatanya harus menang, jangan sampai jadi peserta dan kalah,” ungkap dia. 

Saat ini pun, Acep masih anggota DPR RI fraksi PKB. Artinya perlu ada pertimbangan komprehensif nanti dari semua unsur yang mendukung PKB. Yaitu NU dan Banom NU, Muslimat, PPNU, dan lainnya.

“Kalau semua sejalan, dan punya keinginan yang sama, bagaimana menatap pilkada kedepan itu tinggal bagaimana menyiasatinya. Tetapi kita sementara masih pertimbangan, silahkan yang lain muncul sebagai kader partai dan warga negara punya hak,” jelasnya. 

Diakuinya, sampai saat ini DPP dan DPW PKB memang terus mendorong kepada dirinya untuk maju di Pilkada. Karena memang peluangnya cukup diperhitungkan.

“Kalau ditunjuk atau didorong, tetap ada pertimbangan, artinya harus ada tiga hal, modal politik perahu partai, modal sosial atau dikenal dan modal financial,” papar dia. 

Acep Adang mengaku, di Pilkada ini seorang calon harus memegang uang Rp 10-20 miliar. “kalau tidak punya modal financial harus dipertimbangkan ukuran hari ini,” katanya.

“Belum menyatakan sikap, kita harus mempertimbangkan, financial itu yang harus diperhitungkan,” ungkap dia. (*)

Penulis : Ucue

Editor : AMK