GARUT|KABARNUSANTARA.ID – Terkait adanya ancaman Bupati Garut Rudy Gunawan usai apel di Pemkab Garut yang mengatakan akan mencopot Kepala Sekolah dari jabatanya jika meliburkan siswa-siswi untuk sekolah akibat adanya aksi mogok mengajar honorer.

Aktifis Garut Aris Kharisma menepis statment Bupati Rudy yang seolah gampang mengganti kepala sekolah dari jabatannya. “Pernyataan bupati itu seperti mudah ya,  bisa main ganti seuenaknya, hal ini pastinya akan membuat takut semua kepala sekolah,”ujar Aris Selasa (18/09/18) di kediamannya Jl.  Merdeka No 92 A Lt 2 Garut.

Bahkan bapak dengan dua anak itu menyebut mekanisme pengantian kepala sekolah itu harus dengan mekanisme yang benar tidak bisa asal copot.  “Kepala skolah itu, bukan jabatan struktural bahkan statusnya kepala sekolah itu adalah guru yang mendapat tugas tambahan sesuai Permendikbud tahun 2010,”jelas Aris.

Aris menambahakan Guru PNS yang berani untuk ikut demo itu karena mereka malakukan solidaritas sesama satu profesi. “Tahapan Pemberhentian itu tidak mudah, sama halnya dengan pemilihan kepala sekolah, mereka harus mengikuti standarisasi untuk menjadi kepala sekolah dan harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu,”papar Aris.

Bahkan politisi muda itu menyentil mekanisme pemilihan kepala sekolah yang harus ada rekomendasi dari Dewan Pendidikan Garut sesuai Permendikbud tahun 2010, pasalnya menurut Aris seharusnya Dewan Pendidikan berperan dalam penempatan kepala sekolah.

“Disini harusnya Dewan Pendidikan berperan, karena dewan pendididkan memeiliki kewenangan yang di atur permendikbud secara langsung, artinya kalo tidak ada rekomendasi belum tentu bisa di lantik, “tegas Aris.

Terkait nasib honorer aris menyarankan solusi bahwa pemerintah harus mampu mengalihkan sebagian tunjangan keuangan daerah untuk Guru PNS pada peningkatan insentif Guru Honorer/Sukwan yang diangarkan setiap tahun di APBD.

“Keberpihakan pemerintah kepada honorer ada disini,  kalo bupatinya mampu mengatur dengan baik honorer itu akan terakomodir ko, alihkan sedikit tunjangan Guru PNS,  agar honorer mendapatkan uang dari insentif tersebut, “pungkas Aris

(Evan/red)