Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Pengamat Sebut Kemunduran Demokrasi Politik

  • Whatsapp
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo berjalan memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan keduanya bersama Wapres Ma'ruf Amin periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KABARNUSANTARA.ID – Syamsuddin Haris Seorang Pengamat politik senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengkritisi bergabungnya Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra, masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.

“Semestinya pak Jokowi tidak harus mengajak Partai Gerindra dalam kabinet dan harusnya Pak Prabowo menolak ajakan itu,” ujarnya dalam diskusi VISI bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II berlokasi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/19).

Bacaan Lainnya

Masuknya Prabowo menjadi salah satu menteri  yang disebut-sebut akan menempati posisi sebagai Menteri Pertahana dinilai akan menjadi suatu kemunduran bagi sistem demokrasi politik Indonesia.

“Harusnya dalam demokrasi yang sehat itu, yang menang akan berkuasa dan yang kalah legowo jadi oposisi, kalau semua yang kalah diajak masuk, tidak ada oposisi, ini bisa membawa negara kita pada model negara integralistik atau kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi kita,” jelasnya.

Bahkan menurut Syamsuddin saat ini sistem politik di Indonesia mengalami pendangkalan, idealnya, politik yang dijunjung adalah politik yang menjunjung tinggi sportivitas dan tau posisi.

“Kalau seperti ini akan timbul pertanyaan, untuk apa kita adakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang kalah dan yang menang,” tambahnya dilansir dari kabar24.com. 

Syamsuddin juga menyoroti poin penting, yakni penyusunan kabinet kerja Jokowi- Amin yang mestinya berlandas pada kebutuhan dan tantangan bangsa ke depan terutama dalam urusan HAM.

Saat ini ada ancaman yang cukup serius terhadap kebhinekaan yakni peningkatan intoleransi, diskriminasi, sectarian, dan ancaman peningkatan korupsi yang belum teratasi.

“Konsekuensi logis dari tantangan itu, pemilihan calon-calon menteri itu dilakukan pada tokoh yang bersih, baik dari korupsi, pelanggaran HAM, tindakan persekusi, intoleransi, diskriminasi dan lain-lain,” harapnya.

Dalam perampungan mentri kabinet Jokowi – Maruf Amin ini berlangsung terus menerus sampai masa pengumuman yang sudah direncanakan istana.

Reporter : ESR

Redaktur : ST

Pos terkait