Program KLHK Diduga Tidak Tepat Sasaran GAKPEDAL Minta Pemerintah Cek Data Penerima Ke Lapangan

0
652

GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Program kegiatan pinjaman yang dilaksanakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) melalui kegiatan pinjaman tunda tebang yang dikucurkan untuk pemerintahan Kabupaten Garut kurang lebih sebesar Rp. 27.999.620.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk 281 orang petani yang terbagi menjadi 12 kelompok yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) pada tahun 2019 disinyalir tidak tepat sasaran.

“Bantuan yang dikucurkan diwilayah Kecamatan Cibalong itu, hendaknya patut di kaji ulang dan dipertimbangkan, berapa banyak anggota kelompoknya sebagaimana diatur permenkeu NO:112 /PMK.05./2015,” Ujar Sekretaris GAKPEDAL Kabupaten Garut M. Sudirman melalui release yang diterima kabarnusnatara.id Senin (22/06/20) sore.

Dana kegiatan tersebut bersumber dari APBN bukan hibah atau proyek, tetapi disalurkan, ditagih dan dikembalikan serta digulirkan kepada penerima FDB (Fsilitas Dana Bergulir) lainnya.

“Harusnya dana ini diberikan kepada calon penerima yang layak dibiayai dalam arti memiliki usaha prosfektif secara financial, tetapi pada kenyataannya anggota penerima FDB khususnya Kecamatan Cibalong, harus dikaji ulang karena pada kenyataannya banyak penerima yang tidak memiliki pohon yang menunjang kelestarian hutan sebagai jaminan,” jelas Sudirman.

Ia menilai bahwa petani atau masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan on farm mengeluh tidak dapat pinjaman dari kegiatan tersebut, dan disinyair proposal yang dibikin kelompok tersebut ada yang tidak beres serta terkesan ada yang mengkoordinir dalam pengondisian penerima.

“Patut dicurigai jika ada bekerjasama dengan orang dalam, padahal seyogyanya anggaran tersebut digulirkan tepat sasaran sehingga diharapkan dapat bergulir kepada kelompok yang tepat,” paparnya.

Bahkan ia mengambil contoh dari pelaksanaan program KUT yang mengalami kegagalan, dan mewanti-wanti gagalnya KUT jangan sampai terulang kembali hingga akhirnya dihapuskan.

Ia berharap KLHK turun kelapangan untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap penerima FDB dari BLU Pusat Pembiaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) agar program tersebut dapat sukses dan tepat sasaran sehingga kelestarian hutan dapat terjaga.

“Jangan seperti program KUT, dan kami berencana turn kelapangan untuk memantau kegiatan tersebut, sehingga dapat kita dalami lebih lanjut,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai bergulirnya program tersebut.

Reporter : Muh Andi

Editor : ST