Reses Di Lumbung Suara, Aris Jadi Harapan Pembangunan Cibalong

0
158

GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Aris Munandar, anggota DPRD Garut dari Partai Golkar, menjadi salahsatu harapan masyarakat Kecamatan Cibalong untuk melakukan pembangunan wilayahnya. Hal ini terlihat saat Aris menemui warga Kecamatan Cibalong dalam agenda reses masa sidang satu yang dilaksanakan di Aula kantor KBMT Kecamatan Cibalong, Selasa (21/01/2020).


Dedi Rustama, Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Cibalong mengungkapkan, Kecamatan Cibalong bagi Aris Munandar adalah lumbung suara. Karena, di kecamatan ini Aris berhasil meraih suara hingga 4 ribu lebih. Karenanya, warga Cibalong memiliki harapan besar pada Aris untuk bisa membangun Cibalong.


“Kita berharap Aris bisa membuat pembangunan di Cibalong berkesinambungan dan mengakomodir usulan-usulan pembangunan yang diajukan para kepala desa di Cibalong dan tokoh masyarakat,” jelas Dedi usai pelaksanaan reses.

Hal yang sama diungkapkan oleh Hikmat Dijaya, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Cibalong. Dengan raihan suara 4 ribu lebih pada Pemilu kemarin. Aris memiliki tanggungjawab moral untuk bisa merealisasikan janji-janji politiknya. Masyarakat pun berharap banyak pada Aris.


Eka Muhammad Mulki, tokoh pemuda Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong berharap, sebagai anggota DPRD Garut Aris bisa memperjuangkan aspirasi warga Desa Mekarsari yang ingin segera memiliki sarana olahraga.


Menanggapi aspirasi dari warga Kecamatan Cibalong dalam reses masa sidang I tahun 2020, Aris Munandar melihat masyarakat begitu antusias dalam menyampaikan pendapat terkait rencana pembangunan di lingkungannya. Ini membuatnya makin bersemangat memperjuangkan apa yang jadi aspirasi warga.

“Ada aspirasi penuntasan sarana jalan yang menghubungkan dengan kecamatan, jalan desa hingga sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan keagamaan,” katanya.

Semua aspirasi dari warga menurut Aris akan disusun dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang didapat dari hasil reses. Selanjutnya, pokok pikiran ini akan dibahas bersama pemerintah daerah agar bisa segera direalisasikan sesuai dengan skala prioritas pembangunan. (*)

Reporter : AMK
Editor : AMK