GARUT, KABARNUSANTARA.ID – Sering jadi sorotan, pelaksanaan lelang proyek di Garut diakui Bupati Rudy Gunawan masih harus dibenahi. Hal ini terutama dalam sistem transparansinya sehingga tidak akan lagi menjadi sorotan.
Hal itu diungkapkan Rudy Gunawan saat menerima audiensi dari berbagai elemen masyarakat Garut di ruang rapat Setda Garut, Selasa 18 Agustus 2020. Massa saat itu menuntut Bupati Garut untuk menertibkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diniliai tidak sesuai prosedur.
“Saya akan memperbaiki sistem pelelangan agar transparan. Kalau sistem lelangnya sendiri, saya kira sudah benar, tinggal transparansinya yang harus dibenahi,” ucap Rudy.
Masalah transparansi dalam pelaksanaan lelang menurut Rudy perlu untuk segera dilakukan. Dengan perbaikan ini, diharapkan para pejabat pengadaan akan lebih hati-hati dan lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Rudy juga membantah dengan tegas terkait tudingan adanya pihak yang mengatasnamakan dirinya demi mendapatkan proyek. Tudingan tersebut menurutnya sama sekali tidak benar dan tidak pernah ada selama ini.
“Saya tegaskan, gak ada hal seperti itu. Itu mah hanya ‘jijieunen’ saja,” ungkapnya.
Di Kabupaten Garut saat ini terdapat sekitar tiga ribuan program kegiatan sehingga dipastikan setiap pemborong akan kebagian pekerjaan. oleh karena itu Rudy meminta kepada para pemborong untuk tetap tenang.
Rudy menuturkan, kalau misalnya ada empat perusahaan yang maju dalam lelang salah satu proyek, akan lebih baik jika antar pemilik perusahaan itu untuk berunding. Ia sama sekali tak mengharapkan sampai terjadi perselisihan karena semuanya akan kebagian program.
Dijelaskan Rudy, saat ini di Kabupaten Garut ada sekitar 800 perusahaan, sementara program kegiatan mencapai sekitar tiga ribuan. Jika dirata-ratakan, tiap perusahaan bisa mendapatkan tiga program kegiatan.
“Dengan jumlah program kegiatan yang begitu banyak, tiap perusahaan bisa mendapatkan tiga program kegiatan. Ini kan cukup dan sudah ada pemerataan,” ungkap Rudy.
Zamzam Zainulhaq, sebagai koordinator aksi menyebutkan, mereka melakukan audiensi dengan Bupati Garut beserta jajarannya dikarenakan ingin menuntut agar Bupati lebih memperhatikan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Mereka juga meminta untuk diperhatikan prinsip-prinsip keadilan, pemberdayaan, keterbukaan, dan persaingan sehat sesuai intruksi Presiden RI dalam pelaksanaan lelang proyek di Garut.
“Kami menolak keras adanya dugaan pengaturan pelaksana pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang mengandung unsur-unsur melawan hukum,” ucap Zamzam.
Zamzam juga mendesak aparat penegak hukum (APH) agar mengusut tuntas dugaan perbuatan melawan hukum para oknum ASN di lingkungan Pemkab Garut yang memperjualbelikan atau menerima “commitmen fee” atau komisi kegiatan pembangunan berupa paket pekerjaan atau proyek pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, Zamzam juga meminta APH untuk mengusut tuntas dugaan pengaturan pemenang tender dan mengusut tuntas dugaan kejahatan terstruktur, sistemastis, dan masip yang dilakukan para oknum ASN.
