Ini yang Tak Boleh Dilakukan Menteri Jokowi di Akhir Masa Jabatan

0
86

JAKARTA|KABARNUSANTARA.ID – Era Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla akan berakhir pada Oktober 2019 mendatang. Orang nomor satu di republik ini telah mengeluarkan beberapa larangan untuk para menterinya serta pejabat negara lain di akhir masa jabatannya.

Baca juga : Bermunculan Atlet Berprestasi di Dunia Garut Jadi Icon Tenis Meja Indonesia

Jokowi melarang para menterinya untuk mengeluarkan kebijakan strategis. Berikut ini larangan untuk para menteri Jokowi di akhir masa jabatannya:

Presiden Jokowi meminta para menteri jangan dulu membuat keputusan strategis hingga Oktober nanti. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Baca juga : Jelang Idul Adha dan HUT RI Ke 74 Penjual Miras Masih Marak di Perintis Hingga Kerkof

“Presiden tadi beri arahan kepada kami untuk apa, semua Menteri-menteri jangan dulu membuat keputusan sampai Oktober. Kecuali nanti ada hal khusus,” kata Luhut, di kantornya, Senin (5/8).

Saat disinggung mengenai alasan hingga Presiden Jokowi mengeluarkan arahan demikian, dia tidak memberikan penjelasan terperinci. Namun, dia menyebut arahan tersebut berkaitan dengan adanya perombakan kabinet pada Oktober nanti.

Baca juga : Turnamen Tenis Meja STIE Yasa Anggana CUP 2019 Berlangsung Meriah

“(Sampai Oktober kenapa?) Ya mau ganti Menteri,” ujar Luhut.

Disilain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah melarang para menterinya untuk merombak jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Oktober 2019. Dia menyebut arahan tersebut diberikan Jokowi dalam Sidang Kabinet pada Senin (5/6) kemarin lusa.

“Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8).

Menurut moeldoko, para menteri tidak hanya dilarang merombak jabatan Direksi BUMN, namun juga jabatan direktur, jenderal dan setingkatnya. Imbauan ini berlaku hingga periode pemerintahan Jokowi-JK selesai.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, alasan Presiden Jokowi melarang menterinya untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan merombak jajaran direksi BUMN karena Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.

“Ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya,” kata Moeldoko.

Sumber : Merdeka.com